Mengapa Indonesia Masih Tertahan sebagai Negara Berkembang?

negara berkembang

Negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi belum mencapai standar kehidupan dan infrastruktur yang ada di negara-negara maju. Ciri-ciri umum dari negara berkembang termasuk pendapatan per kapita yang rendah, infrastruktur yang kurang berkembang, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti pertanian atau ekstraksi bahan mentah.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Dengan populasi yang besar dan kekayaan sumber daya alam, Indonesia seharusnya memiliki fondasi yang kuat untuk menuju status negara maju. Namun, meskipun mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat peralihannya ke tingkat negara maju.

Untuk memahami mengapa Indonesia tetap terjebak dalam status negara berkembang, penting untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang berperan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mulai dari kebijakan global yang mempengaruhi perdagangan internasional hingga tantangan internal seperti ketidakstabilan kebijakan dan kesenjangan sosial. Mari kita telusuri lebih lanjut bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi pada status Indonesia sebagai negara berkembang dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kebijakan Global dan Perdagangan Internasional

Indonesia menghadapi tantangan besar dari kebijakan perdagangan internasional. Negara-negara maju sering kali lebih diuntungkan dalam transaksi global. Menurut WTO, negara berkembang seperti Indonesia kerap menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Ini membuat Indonesia sulit untuk meningkatkan nilai ekspor.

Selain itu, kebijakan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia turut mempengaruhi. Studi Bank Dunia (2020) menyebutkan bahwa syarat-syarat pinjaman sering kali mengharuskan negara berkembang membuka pasar domestik. Hal ini melemahkan industri lokal dan memperkuat ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Ketidakstabilan Kebijakan dan Korupsi di Dalam Negeri

Di dalam negeri, ketidakstabilan kebijakan menjadi penghambat signifikan. Transparency International (2023) melaporkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Korupsi yang merajalela menghambat pembangunan dan alokasi sumber daya yang efektif.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak merata. Kekayaan lebih terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Hal ini diperburuk oleh birokrasi yang kerap berubah, menghambat implementasi kebijakan secara konsisten.

Kesenjangan Sosial dan Lemahnya Kelembagaan

Kesenjangan sosial juga berperan penting. Oxfam (2022) melaporkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia memiliki 45,4% dari total kekayaan nasional. Ketimpangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Lemahnya kelembagaan turut menjadi penghambat. World Bank Governance Indicators (2023) menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum dan efektivitas pemerintah. Hal ini memperlambat reformasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Sejarah Kolonial dan Ketergantungan pada Ekspor Bahan Mentah

Warisan kolonialisme memiliki dampak panjang. Anthony Reid, seorang sejarawan, menyebut bahwa struktur ekonomi Indonesia yang bergantung pada ekspor bahan mentah sudah berlangsung sejak masa kolonial. Ketergantungan ini sulit diubah dan membuat Indonesia sulit beralih menjadi negara industri maju.

Menurut BPS (2023), lebih dari 50% ekspor Indonesia masih berupa bahan mentah seperti kelapa sawit dan batu bara. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global.