Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Pengajuan SHM

Oleh boostrindo Juni 13, 2024 Posting Komentar

Dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertifikat tanah, biasanya diperlukan beberapa dokumen sebagai persyaratan. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan:

1. Dokumen asli sertifikat tanah (SPPT, Letter C, Girik, dll)

Ini adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan lahan. Biasanya, salinan sertifikat tanah ini akan diserahkan kepada pihak yang mengurus pengurusan SHM.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP

Dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti KTP pemilik lahan atau pihak yang mewakili pemilik.

3. Surat Kuasa (jika diperlukan)

Jika pemilik lahan tidak dapat mengurus pengurusan SHM secara langsung, maka surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik asli harus disertakan.

4. Bukti Pembayaran Pajak

Biasanya, pembayaran pajak properti harus sudah lunas atau minimal ada bukti pembayaran yang mengindikasikan kewajiban pajak telah dipenuhi.

Klik disini untuk mengetahui info lebih lanjut tentang besaran pajak pertanahan dan prosedur pembayarannya besaran pajak pertanahan dan prosedur pembayarannya

5. Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa

Dokumen ini menyatakan bahwa lahan yang bersangkutan tidak sedang dalam sengketa hukum atau memiliki masalah kepemilikan lainnya.

Klik disini untuk mengetahui info lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penyelesaian tanah sengketa prosedur penyelesaian tanah sengketa

6. Surat Pernyataan Waris (jika diperlukan

Jika sertifikat tanah diwariskan kepada ahli waris, mungkin diperlukan surat pernyataan waris yang sah.

7. Dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Badan Pertanahan setempat

Terkadang, ada persyaratan tambahan yang diminta oleh Badan Pertanahan atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kebijakan dan regulasi daerah.

Penting untuk memeriksa persyaratan yang tepat dengan Badan Pertanahan setempat atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengurusan SHM di wilayah yang bersangkutan karena persyaratan dapat bervariasi berdasarkan hukum dan kebijakan setempat.